Gorontalo – Sahmin Madina tokoh Pemuda Pancasila Provinsi Gorontalo meminta ada instruksi tegas dari Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmy Santika, akan sikap netralitas Polri jelang pesta Demokrasi Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Sahmin Madina dihadapan Kapolda Gorontalo, saat kegiatan program Jumat Curhat Ngobrol Bareng Polisi yang digelar Warkop Aceh Kota Gorontalo, Jumat (6/1).
“Kami mendukung Kamtibmas di Provinsi Gorontalo, namun kami juga berharap lewat Kapolda Gorontalo dapat menunjukan sikap netralitas Polri menghadapi Pesta Demokrasi,” kata Sahmin Madina, Jumat (6/1).
Terkait hal tersebut, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmy Santika, SIK, mengatakan bahwa, sangat jelas undang-undang sudah mengatur kedudukan TNI-Polri, yang pasti Polisi bersikap netral.
“Menghadapi pesta demokrasi mendatang ini, sebagai aparat Polri, kita harus netral, tidak terlibat politik praktis,” ucap Kapolda Irjen Pol. Helmy Santika
Ia menambahkan, apel awal tahun 2023, dirinya sudah mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian agar jangan melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, pemberian sanksi disiplin bahkan kode etik adalah konsekuensi kelembagaan yang harus diterima oleh anggota itu sendiri ketika bekerja tidak profesional.
“Yang pasti kedudukan Polri sudah diatur. Netralitas di tubuh Polri dalam menghadapi Pesta Demokrasi Pemilu 2024 adalah wajib,” tegas Kapolda.
Polda Gorontalo telah melakukan Penegakan disiplin terhadap anggota Polri yang melanggar dengan memecat 17 Anggota Polri selama tahun 2022.
Sementara dari Sekretaris Pemuda Pancasila Rahmad Mohamad meminta Perpolisian Masyarakat dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan.
“Kami juga meminta agar pos-pos penjagaan dari kepolisian turus ditambah di wilayah Provinsi Gorontalo,” kata Rahmad Mohamad.
